“Senang banget karena berarti mereka itu sekarang sudah nggak apatis. Mereka ada peduli dan mereka sekarang sadar bahwa kepentingan mereka juga ada kaitan dengan politik," katanya.
The subsequent content are merged in Scholar. Their combined citations are counted just for the main posting.
“This is because the normal of your state’s losses should be serious and definite by measuring the standardization approach and assessing the suitable common. As a result, we simply cannot entire Those people that aren't yet stipulated inside the legislation or in almost any current restrictions,” he remarked.
“Memang di Filipina tetap ada nuansa akomodatif terhadap sebanyak mungkin pihak, tapi tidak semua pihak dimasukkan ke dalam pemerintahnya.
Pelajari cara efektif menghemat baterai HP Vivo dengan suggestions praktis yang membantu perpanjang usia baterai Anda dan recommendations penggunaan baterai
Agus bicara empat mata dengan Prabowo. Beredar isu, bahwa ia bakal dijadikan menteri Imigrasi di kabinet mendatang. Tapi ia tak mau mengkonfirmasi hal tersebut.
AHY mengajak seluruh kader Demokrat di seluruh wilayah Indonesia, untuk membuka lembaran baru ke depan.
Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.
The board can abide by up on such a detection by conducting investigative audit, both based on its initiative or the requests of legislation enforcement officers, he stated.
paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan
Bagaimanapun, Mada Sukmajati menyebut pembagian kursi kabinet kepada partai politik akan mengancam kepentingan publik.
Banjir tidak more info dapat diselesaikan hanya dengan satu program atau dalam satu periode pemerintahan, tetapi butuh kesadaran kolektif dan komitmen jangka panjang.
Namun Mietzner menyebut analisis itu belakangan telah terbantahkan karena “keterampilan membangun koalisi politik dapat menghindarkan presiden dari ketidakstabilan pemerintahan”.
tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Sebanyak 10 daftar nama capim KPK telah masuk ke meja Presiden Jokowi. Selanjutnya nama-nama tersebut akan menjalani fit and proper tes di DPR, nantinya akan ada five nama yang dipilih.